BANDUNG - Pemerintah menegaskan masih belum memutuskan akan ada penambahan gas ke Jepang atau tidak.
Deputi Menko Bidang Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Eddy Putra Irawadi menjelaskan pemerintah tidak akan memberikan tambahan gas ke Jepang, pasalnya terbentur aturan di Anggaran Belanja pendapatan Negara (APBN),
"Karena kita terikat APBN, APBN mengatakan bahwa kebutuhan gas dalam negeri harus ditambah. Jadi kalau ada yang lain-lain itu, itu melanggar APBN," papar di Hotel Jayakarta Bandung, Sabtu (16/4/2011).
Adapun permintaan penambahan gas ke Jepang ini adalah sehubungan dengan meningkatnya kebutuhan akan energi pascatsunami. Edy menjelaskan, jika maslaah ini masih akan dibahas dalam forum bilateral Indonesia Japan Economic Partnership (IJEPA).
"Kami katakan lewat forum IJEPA. Sama Jepang urusannya adek-beradeklah," ujarnya
Dia melanjutkan, sebenarnya hingga kini Jepang pun masih melakukan perhitungan akan kebutuhan energi di negaranya. "Jepang juga masih hitung kok," tambahnya. Namun, ia menyatakan, pihaknya menyerahkan keputusan tersebut kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, apabila ternyata ada pertimbangan politik.
Selain itu, dia menambahkan jika penambah ini erat keterkaitannya dengan harga minyak yang saat ini melambung dnegan enggannya pemerintah memeberikan tambahan energi ke Jepang.
"Dia (Jepang) harus nunggu, kasih enggak APBN. Tadi saya bilang, skema subsidi kasih enggak, tunggu APBN. APBN tergantung apa, tergantung harga minyak dunia. Jadi modelnya itu berubah, jadi variabel independennya banyak banget. Kalau keputusan politik tentu di atas," ujarnya.
Namun untuk pemindahan atau relokasi industri dari Jepang ke Indonesia karena rusaknya sebagian besar industri pascatsunami beberapa waktu lalu, pemerintah Indonesia bersikap sangat terbuka.
(rhs)
sumber : http://economy.okezone.com/read/2011/04/17/20/446883/tambahan-gas-ke-jepang-terbentur-aturan-apbn
Tidak ada komentar:
Posting Komentar